Dilema Barang Publik - Perlukah Pemda Dikelola Konsultan?

11 Mar 2009

Tulisan kami sebelumnya membahas mengenai ide bagaimana cara membiayai sebagian belanja publik pemerintah daerah melalui hibah dengan imbalan pencantuman nama donor pada fasilitas publik yang dihibahkan. Seperti masukan sejumlah teman pada kolom komentar pada tulisan tersebut, setelah barang tersebut diserahterimakan, tentunya pemeliharaannya harus dipikirkan.

In our humble opinion, pemeliharaan barang - barang milik umum (jalan, sekolah, klinik dan sebagainya) memang harus dari awal dipikirkan sebelum konsep hibah itu dijalankan. Seperti diskusi pada tulisan sebelumnya, pembiayaan bisa dengan membangun dana khusus untuk itu yang dikumpulkan dari :
-uang sewa penggunaan fasilitas publik tersebut
-yayasan yang dibuat khusus oleh donatur (dan Pemda) untuk menampung dana pemeliharaan
-anggaran khusus yang dianggarkan dari belanja daerah

Kami mendapat masukan dari teman yang berpengalaman bekerja di LSM yang banyak membangun fasilitas publik bagi komunitas menengah ke bawah. Teman tersebut berkomentar bahwa hibah yang 100% berasal dari donor cenderung tidak terpelihara, karena kurangnya rasa memiliki yang timbul dari pihak penerima hibah. Beliau menyarankan bahwa bentuk yang berhasil adalah keterlibatan sebagain besar masyarakat melalui sumbangan tenaga atau biaya sehingga ada rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun donor tersebut. Tentunya, dengan konsep ini Pemda juga harus menyertakan sedikit dana partisipasi.

Kembali mengenai topik pemeliharaan barang milik publik, Kami juga berdiskusi dengan seorang teman mengenai konsep pemberian alas hak atas barang milik publik (property right). Tidak adanya alas hak khusus terhadap sebuah individu atau institusi terhadap barang milik publik menyebabkan barang milik publik tersebut cenderung kurang terpelihara. Teorinya, jika ada yang memegang hak atas sekolah (ada alas hak), dia akan merasa memiliki atas sekolah tersebut, menimbulkan suatu kewajiban untuk memelihara. Namun, dalam kasus HPH hutan, hal ini tidak berlaku di Indonesia (anda tahu sendiri kisahnya).

Pemerintah daerah tidak punya ‘bagian’ terhadap pajak penghasilan, padahal ini sumber pendapatan terbesar pemerintah. Jadi kalau kita mengharapkan pemerintah daerah mandiri seutuhnya dari pendanaan pemerintah pusat, hal ini akan sulit sekali dicapai. Mekanisme pendanaan melalui dana alokasi umum (DAU) masih dibutuhkan. Kami berpikir bagaimana kalau pemerintah pusat menetapkan bahwa minimal 33% pajak penghasilan yang diterima dari suatu daerah (badan ataupun pribadi) langsung menjadi hak pemerintah daerah di mana komposisinya 2/3 untuk pemerintah kabupaten dan 1/3 untuk pemerintah provinsi. Hal ini kami harapkan akan merangsang pemerintah daerah mencari investor untuk membangun daerahnya dan juga menjamin ketersediaan dana yang berasal dari pajak. Untuk daerah kaya sumber daya alam, otomatis mereka mendapat bagian 1/3 pajak penghasilan badan dari perusahaan - perusahaan tersebut, otomatis. Bagaimana pendapat teman - teman sekalian?

Selain itu, waktu dahulu kami masih bekerja, ada ide dari teman di lapangan mengenai apakah sebaiknya pemerintah daerah dikelola konsultan saja? Pola pengelolaan Pemda dikelola secara bisnis dan unit Pemerintah daerah dianggap sebagai sebuah unit usaha dari Pemerintah RI? Tentunya pemimpin yang dipilih juga yang punya jiwa dagang dan punya kemampuan menjual potensi daerah. Jika sebuah daerah gagal, sebuah konsultan bisnis bisa diundang untuk memaparkan rencana bisnis bagi daerah tersebut, dan evaluasi otonomi daerah didasarkan pada keberhasilan pemerintah daerah menjalankan ‘bisnisnya’ itu. Jika neraca negatif 7 tahun berturut - turut, Pemda bisa dilikuidasi. Bagaimana menurut teman - teman?

Semoga Indonesia menuju ke arah yang lebih baik…..

Wageningen, March 2009


TAGS


-

Author

Follow Me